apa saja prinsip prinsip demokrasi

an “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah kekusaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat.
Dewasa ini praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern. Termasuk Negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa segala penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Menurut UUD 1945 sebelum Amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dipegang sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Namun kini, masih ada lembaga negara lain yang merupakan lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

Suatu pemerintahan yang berdiri dalam suatu negara harus tunduk sepenuhnya dengan rakyat (yang diperintah). Apabila pemerintahan tidak berdasarkan keinginan rakyat, berarti negara tersebut menjalankan sistem monarki absolut yang berbanding terbalik dengan paham demokrasi. Pemerintah harus terus mengontrol dan dikontrol oleh rakyat, apakah sistem pemerintahan sudah selaras dengan tujuan bangsa dan negara. Pemerintahan yang demokratis harus mampu memenuhi tuntutan mayoritas rakyatnya.

Kekuasaan Mayoritas

Di suatu negara yang penuh dengan perbedaan ini, khususnya di Indonesia, akan selalu ada pihak mayoritas dan minoritas. Di negara yang menganut sistem demokrasi, suatu permasalahan biasanya diselesaikan dengan musywarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak menentukan kemufakatan, maka suara mayoritaslah yang akan menang.

Mayoritas inilah menjadi wakil suara terbanyak dari rakyat, sehingga lebih berkuasa dibandingkan kaum minoritas.Dalam hali ini sering dilakukan dengan cara pemungutan suara. Seperti yang telah bangsa kita lakukan, setiap pemimpin yang masa jabatannya telah usai, kita akan memilih pemimpin lagi untuk jangka waktu ke depan dengan pemilihan umum.

Hak-hak Minoritas

Hak minoritas adalah sejumlah wewenang dan hal-hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati, kepada sekelompok kecil orang dalam suatu etnis, perkumpulan, perhimpunan, organisasi, lembaga, atau bahkan negara dengan kelompok besar atau kelompok mayoritas dilingkungannya.
Menurut Parsudi Suparlan, kelompok minoritas merupakan orang-orang yang diperlakukan secara diskriminatif dalam masyarakat karena ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya berbeda.

Mereka tidak hanya diperlakukan sebagai orang luar dalam masyarakat tempat hidup mereka,namun juga menempati posisi yang tidak menguntungkan, karena mereka tidak memperoleh akses terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Dalam negara demokrasi, warga mayoritas harus turut serta melindungi hak-hak minoritas. Dalam hal itu diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Jaminan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang hidup dalam suatu negara yang demokratis meliputi hak untuk hidup dan pekerjaan layak yang harus terus diawasi dan ditinjau oleh pemerintah.
Perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, telah mengalami masa perjuangan yang cukup panjang.
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum untuk menegaskan dasar hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM bagi rakyat Indonesia. Pancasila memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ditekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.


                          (memperingati Aktivis HAM “Munir Said Thalib”)

Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa di samping menuntut dan melaksanakan hak, kita harus juga mengutamakan kewajiban. Seperti contoh kalian sebagai warga negara memiliki hak untuk sekolah, namun kalian juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan sekolah. Contoh lainnya seorang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib membela negara apabila negara memintanya.

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijadikan landasan hukum dan arah dalam pelaksanaan dan penegakan HAM. Pancasila menjamin pelaksanaan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban.

Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur