PPKn

Pertanyaan

A.no 2 dan B.no 2,3,5

Tolong dijawab ya nanti aku jadikan sebagai yang terbaik!!!

A.
2.pelanggar hukum akan dikenai sanksi.Sifat hukum yang demikian adalah....

B.
2.Apa hukuman atau sanksi bagi pelanggar peraturan daerah?
3.Jelaskan yang dimaksud asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang undangan!
5.Sebutkan peraturan perundang undangan tingkat daerah!

1 Jawaban

  • A memaksa
    B 2 di hukum sesuai undang2 yg berlaku
    3 bebas berpendapat
    5 Contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah

    Peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi : peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.
    a. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat provinsi :
    • Perda provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum.
    • Perda provinsi NAD tentang kewajiban berjilbab bagi perempuan beragama Islam.
    • Perda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2002 tentang penertiban dan pengendalian kelebihan muatan barang.
    • Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1991 tentang Izin mendirikan Bangunan.
    b. Contoh peraturan daerah kabupaten :
    • Perda Kabupaten Murung Raya No. 27 Tahun 2003 tentang pajak penerangan jalan.
    • Perda Kota Bandung No. II Tahun 2000 tentang pajak hiburan.
    • Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
    • Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2003 tentang pajak parkir.
    • Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
    • Perda Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2003 tentang wajib daftar perusahaan.
    • Perda Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2007 tentang cara Pencalonan, pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
    c. Peraturan Daerah Tingkat Desa
    • Perdes Tambakmerang No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pertanyaan Lainnya