ciri ciri kehidupan berpolitik pada masa demokrasi liberal di indonesia adalah

Rakyat bebas untuk mendirikan partai pollitik

Kehidupan Politik dan Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal.


a)      Pemberlakuan Sistem Kabinet Parlementer


Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia antara lain ditandai dengan berlakunya sistem parlementer dengan ciri – ciri:

Ü  Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat

Ü  Kabinet dipimpin perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen

Ü  Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen

kabinet yang pernah berkuasa pada masa demokrasi liberal:

b Kabinet Natsir

Program kerja Kabinet Natsir antara lain:

©  Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Kostituante

©  Menyempurnakan susunan pemerintah dan membentuk kelengkapan egara

©  Menggaitkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

©  Meningkatkan kesejahteraan rakyat

©  Menyempurnakan organisasi angkatan perang

©  Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

b Kabinet Sukiman

Program kerja Kabinet Sukiman antara lain:

©  Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai Negara hokum unutk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat – alat kekuasaan negara

©  Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan social ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan

©  Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terklaksananya otonomi daerah.

©  Menyampiakan UU pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, penyelesaian pertikaian buruh

©  Menyelenggarakan politik luar negeri bebas aktif

©  Memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya

b Kabinet Wilopo

Program kerja Kabinet Wilopo antara lain:

©  Mempersiapkan pemiliu

©  Berusaha mengembalika Irian Barat ke dalam pangkuan RI

©  Meningkatkan keamanan dan kesjahteraan

©  Perbaharui bidang pendidikan dan pengajaran

©  Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif

b Kabinet Ali Sastromijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)

Program kerja Kabinet Ali Sastromijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro)

 antara lain:

©  Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah

©  Melaksanakan pemilu

©  Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI

©  Menyelenggarakan Koferensi AsiaAfrika

b Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain:

©  Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah dalam hal ini kepercayaan angkatan darat dan masyarakat

©  Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi

©  Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke RI

b Kabinet Ali Sastromijoyo II

Program kerja Kabinet Ali Sastromijoyo II antara lain:

©  Menyelesaikan pembatalan hasil KMB

©  Menyelesaikan masalah Irian Barat

©  Pembentukan provinsi Irian Barat

©  Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

b Kabinet Juanda ( Kabinet Karya )

Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi:

©  Membentuk dewan nasional

©  Normalisasi keadaan RI

©  Melanjutkan pembatalan KMB

©  Memperjuangkan Irian Barat Kembali ke RI

©  Mempercepat pembangunan


b)     Pemilu I

Persiapan menuju pemilu dirintis oleh Kabinet Ali I dan pelaksanaannya dilakukan semasa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu I berlangsung dua tahap:

a.       29 September 1955, digunakan untuk memilih anggota DPR

b.      15 Desember 1955, pemilu dimanfaatkan untuk memilih kostituante


Ä  Perolehan kursi DPR hasil pemilu I antara lain Masyomi 60 anggota, PNI 58 anggota, NU 47 anggota dan PKI 32 anggota.

Ä  Perolehan kursi konstituante hasil pemilu antara lain PNI 119 anggota, Masyomi 112 anggota, NU 91 anggota dan PKI 80 anggota.

Hasil pemilu yang begitu didambakan rakyat ternyata belum membuahkan hasil yang diharapkan. Stabilitas politik tidak terwujud karena wakil – wakil rakyat yang terpilih tetap saja mementingkan partainya sendiri. Pertentangan antara partai semakin menghebat. Kabinet Ali II yang melanjutkan tugas Kabinet Burhanuddin Harahap hanya bertahan satu tahun Karena dijatuhkan partai – partai oposisi yang semakin kuat.

c)      Upaya Konstituante Menyusun UUD

Konstituante dipilih rakyat dengan tugas merancang UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota kostituante mulai bersidang 10 November 1956 ternyata sampai tahun 1958 konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Hal ini disebabkan sering timbulnya perdebatan sengit yang berlarut – larut. Masing – masing anggota kostituante  terlalu mementingkan partainya. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang kostituante pada 25 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Amanat Presiden ini diperdebatkan dan akhirnya diputuskan untuk diadakan pemungutan suara.

d)     Dekret Presiden 5 Juli 1959

a.       Pembubaran kosntituante

b.      Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan

c.       Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat – singkatnya